BEROPOSISI: UNTUK APA, SIAPA DAN KE MANA?
Oleh Nining Elitos *
Oposisi, sebuah kata yang pada bulan-bulan ini menjadi trend di masyarakat Indonesia khususnya di kalangan organisasi massa, dan politik semenjak Pemilu 2009. Oposisi yang memiliki padanan kata berseberangan dan melawan, adalah menunjukkan sikap tidak mau bekerja sama.
Oposisi yang berkembang di Indonesia menunjukkan pendidikan politik yang berjalan menuju kualitas yang baru. Politik yang terbuka dari massa rakyat menghadapi rezim penguasa. Namun, harus diwaspadai arah dari oposisi ini. Oposisi bisa menuju pada arah kompromi terhadap kekuasaan sehingga menukar kepentingan utama menjadi raihan posisi di dalam kekuasaan. Namun oposisi juga bisa menuju pada arah yang berlebihan, yakni menguatnya kekuatan oposisi untuk mengambilalih kekuasaan yang ada dan menyingkirkan penguasa yang dioposisi.
Kedua arah dari kekuatan oposisi tersebut memiliki kemungkinan sama besarnya, tergantung dari kekuatan apa dan siapa yang menjadi oposisi? Di sinilah yang seharusnya diperiksa lebih dalam dalam konteks saat ini.
Siapa dan untuk apa beroposisi?
Jawaban dari pertanyaan ini bisa dilihat dari para pengusung garis oposisi dan praktek politik yang dilakukan. Ini bisa kita kelompokkan sebagai berikut:
Pertama, oposisi para elit partai borjuis yang berada di parlemen. Oposisi ini berorientasi mendapat bagian kekuasaan di kabinet atau pemerintahan saja, tidak lebih. Bila terjadi (protes-protes) atau upaya menekan penguasa dengan membeberkan kesalahan yang ada, hanyalah satu upaya menaikan daya tawar dan mendapatkan jatah berkuasa. Ciri dari oposisi elit partai ini, selalu menunjukkan oportunisme dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Massa rakyat yang dimobilisasi untuk mendukung penuntasan masalah hanya sebatas sebagai penggelembung suara dukungan dan alat tawar. Dan dalam mobilisasi massa selalu dengan kekuatan uang dan tidak sedikitpun memberikan pendidikan politik yang sehat, tetapi sebaliknya membodohkan rakyat.
Contoh dari oposisi elit ini adalah upaya penggalangan kekuatan untuk membongkar isu yang menjadi sorotan masyarakat luas. Seperti kasus BBM dan sekarang Century. Kalangan elit parpol borjuis sering juga menarik kelompok gerakan atau yang seolah-olah berada di garis gerakan, dengan mengajukan teori oposisi parlemen-jalanan.
Oposisi model seperti ini selalu berhenti pada reshuffle kabinet, seperti waktu isu BBM, atau kemungkinan (digantinya) Boediono sebagai wapres seperti isu sekarang.
Kedua, oposisi demokratis dari luar parlemen untuk mendukung parlemen. Sering kelompok ini dipelopori oleh intelektual atau pemimpin organisasi massa yang berpandangan bahwa tidak perlu diganti sistem atau penguasa negeri ini. Oposisi ini hanya kritis saja dan mendorong demokratisasi di pemerintahan. Kelompok seperti ini bisa saja bergabung dengan kelompok pertama di atas, atau dimanfaatkan oleh kelompok tersebut. Namun kepentingan dari kelompok ini, lagi-lagi masih sangat elitis.
Bahkan pada kelompok ini, bisa saja adalah kekuatan seolah-olah oposisi tetapi sebenarnya mereka adalah tim sukses penguasa saat kampanye tetapi tidak mendapatkan jabatan apapun saat sekarang. Sungguh inilah politik sakit hati atau oposisi sakit hati. Lagi-lagi ini sangat pragmatis kepentingannya dengan balut demokrasi dan oposisi.
Ketiga, oposisi yang diusung sebagai taktik dan strategi perlawanan terhadap rezim penguasa dan sekaligus terhadap sistem kapitalisme-neoliberalisme. Oposisi sebagai taktik bukanlah tujuan, karena tujuannya adalah mengganti sitem dan mengganti rezim penguasa. Mengganti sistem berarti menggantikan sistem kapitalisme-neoliberalisme menjadi sistem yang berbasiskan kepentingan nasional dan kelas pekerja, mengganti rezim berarti mengganti dengan pemimpin yang berasal dari rakyat, baik dari petani, buruh atau nelayan.
Sebagai taktik oposisi tidak sekedar dalam aksi-aksi pada momen politik tertentu, tetapi dipraktekkan dalam kerja-kerja organisasi massa atau organisasi politik. Organisasi massa seperti ormas petani, buruh, miskin kota, nelayan, mahasiswa dan perempuan, bisa menggunakan ruang-ruang negara (birokrasi/lembaga-lembaga tertentu) untuk masuk dan memajukan program politik organisasi. Praktek ini tidak mudah memang, karena efeknya bisa membuat petugas berbelok arah. Namun oposisi dengan masuk dalam sistem seperti ini dimaknai sebagai: melatih anggota organisasi massa menjadi pelaku (birokrasi) dengan benar, memperjuangkan tuntutan dan program dengan tepat serta konsisten, tidak menjadi tukang stempel pemerintah.
Kelompok oposisi seperti ini masih dipecah menjadi dua, yakni ingin merubah sistem negara dengan berbasis agama dan yang lainnya adalah berbasis nasionalis-kerakyatan/sosialis.
Ke mana oposisi?
Bila kita lihat secara mendalam, kelompok ketigalah yang memiliki masa depan dalam membangun Indonesia dengan taktik dan strategi oposisi karena bergerak dengan basis kekuatan massa serta kepentingan massa kelas pekerja. Kelompok pertama dan kedua adalah kelompok hanya berorientasi kekuasaan semata tanpa peduli kebijakan yang melatarbelakanginya, serta prosesnya sangat membodohkan. Variasi kedua kelompok oposisi ini sangat banyak dan penuh jebakan pada rakyat.
Sementara itu yang harus dilihat kembali adalah kemungkinan ke depan dalam peta kekuatan politik Indonesia. Kekuatan oposisi yang pertama dan kedua memiliki kemungkinan besar bergabung dalam satu kekuatan sebagai rezim penguasa, yang sangat kapitalistik. Perbedaan mereka bisa dengan cepat menyatu saat kekuatan rakyat yang sesungguhnya dan termanifestasi dalam kekuatan oposisi yang ketiga membesar. Namun pada situasi sekarang seharusnya menjadi saat yang tepat menyatunya kekuatan rakyat, karena pertentangan di antara elit tersebut sangat keras.
Namun jangan lupa, di kelompok oposisi yang ketiga juga belum menyatu dan membesar dengan baik. Ini ditunjukkan dari berbagai perbedaan dalam isu, aksi massa yang tidak menyatu, tidak menyatu dalam diskusi-diskusi. Untuk bisa membesarkan kekuatan rakyat ini diperlukan satu titik temu, yakni oposisi sebagai taktik strategi perlawanan dan anti kapitalisme-neoliberalisme, namun harus mengurangi perbedaan yang masih menganga. Dimulai dengan diskusi-diskusi membahas persamaan dan perbedaan. Membangun elan perlawanan yang sama, dan mensinergikan segala bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Pada titik ini, komunikasi politik antar gerakan dapat terjalin. Berbagai kebuntuan dalam membangun konsolidasi gerak, dalam skala politik dan serangan menjadi mumpuni, bagi tergesernya rezim, dan sistem yang mencengkram saat ini.
Setidaknya, arah gerakan oposisi, gerakan perlawanan rakyat yang saat ini mengarahkan ujung sasarannya ke istana negara, ke pusat tertinggi pengambilan keputusan, berarti kesamaan pandang dalam menyasar institusi tertinggi, akan terbantu dengan banyaknya konsolidasi dan ruang komunikasi antar gerakan rakyat.
Masalahnya, jika kita tidak konsisten melenceng dari arah tersebut, bergesernya tujuan politik semula dalam mengganti rezim dan mengganti sistem, tentu koreksi terbesar dalam sejarah gerakan perlawanan rakyat, yang sudah ditabuh, diperdengarkan kepada rakyat, dapat membawa kemandegan yang terus berulang.
* Penulis adalah anggota Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Jumat, 12 Februari 2010
Senin, 01 Februari 2010
Hutan Lindung Tak Bisa Dijadikan Lahan Tambang
HukumOnline
Hutan Lindung Tak Bisa Dijadikan Lahan Tambang
[Senin, 01 February 2010]
Untuk mempertegas pengalihfungsian hutan, pemerintah akan membentuk dua Peraturan Pemerintah. Peraturan itu nantinya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan hutan untuk kepentingan publik.
Alih fungsi kawasan hutan memang diperbolehkan Undang-Undang. Hanya ada aturannya. Pasal 19 ayat (1), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
Namun, alih fungsi hutan tentu tidak boleh dilakukan secara sembarang. Jika alih fungsi hutan ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang dimaksud dengan berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis ini adalah adanya perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air serta adanya dampak sosial masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.
Hutan yang dialihfungsikan juga hutan yang dapat dikonversi. Namun kenyataannya banyak kawasan hutan lindung yang dijadikan sebagai lahan pertambangan. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan pekan lalu di Kementerian Keuangan, menegaskan konversi hutan lindung dipastikan tidak dapat digunakan sebagai lahan pertambangan.
Menurut Zulkifli saat ini Kementerian Kehutanan menemukan ada 150 perusahan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP) yang proyeknya menyerempet dan masuk dalam kawasan hutan lindung, bahkan sebagian masuk hutan konservasi. Bahkan, lanjut Zulkifli, di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, terdapat 1.900 KP yang bersinggungan dengan hutan lindung. Padahal KP itu berada di kawasan hutan konservasi. Artinya kawasan itu tidak boleh digunakan untuk pertambangan. “Alih fungsi hutan diperbolehkan sepanjang hutan tersebut memang boleh dikonversikan”, tuturnya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penyelidikan dengan aparat hukum terkait pemberian KP yang berada di kawasan hutan lindung.
Memang, dalam UU Kehutanan dinyatakan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (Pasal 38 ayat (4). “Kalau ada yang melanggar itu adalah tindak pidana,” tandas Zulkifli.
Berry Nahdian Forqan Executive Director Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) saat dihubungi hukumonline menyatakan berdasarkan UU Kehutanan, dibolehkan melakukan penambangan di hutan lindung dengan sistem underground. Namun ketika UU No. 41/1999 diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2004, penambangan hutan diubah menjadi izin pinjam pakai.
Selain itu, pemerintah juga pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur bagaimana kawasan hutan digunakan sebagai pemasukan negara bukan pajak (PNBP). Jenis PNBP dalam Peraturan Pemerintah ini adalah PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30 persen dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.
Masih menurut Berry, saat ini ada sekitar 11,4 juta hektar kawasan hutan llindung yang dikonversikan menjadi lahan pertambangan. Secara legal formal, Berry menyatakan memang hutan lindung boleh ditambang, namun dengan syarat yang sangat ketat. Salah satunya adalah harus ada lahan pengganti. “Namun bukan masalah oleh atau tidak secara hukum, tetapi bagaimana ekosistem dapat dijaga, ini menyangkut ekosistem,” tambahnya.
Berry juga mendukung Menteri Kehutanan, jika memang kawasan hutan lindung tidak boleh dijadikan sebagai kawasan pertambangan. “Kita bahkan akan mem-back up hal tersebut, lebih baik pengaturannya kembali ke UU No. 41/1999.”
Susun dua PP
Untuk mempertegas pengalihfungsian hutan ini, pemerintah juga akan membentuk dua Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan hutan untuk kepentingan publik. Tanpa menyebutkan kedua PP tersebut, Zulkifli menegaskan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, ketika mendapat izin melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan.
Dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur mengenai alih fungsi kawasan hutan. Kawasan hutan ini akan dibagi-bagi menjadi tiga kawasan, yaitu (i) kawasan konservasi untuk flora dan fauna; (ii) kawasan hutan lindung untuk serapan air; (iii) kawasan hutan yang dapat dikonversi. ”Dalam konservasi hutan lindung, dipastikan tidak boleh diberikan izin tambang”, tambahnya.
M-7
Hutan Lindung Tak Bisa Dijadikan Lahan Tambang
[Senin, 01 February 2010]
Untuk mempertegas pengalihfungsian hutan, pemerintah akan membentuk dua Peraturan Pemerintah. Peraturan itu nantinya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan hutan untuk kepentingan publik.
Alih fungsi kawasan hutan memang diperbolehkan Undang-Undang. Hanya ada aturannya. Pasal 19 ayat (1), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
Namun, alih fungsi hutan tentu tidak boleh dilakukan secara sembarang. Jika alih fungsi hutan ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang dimaksud dengan berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis ini adalah adanya perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air serta adanya dampak sosial masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.
Hutan yang dialihfungsikan juga hutan yang dapat dikonversi. Namun kenyataannya banyak kawasan hutan lindung yang dijadikan sebagai lahan pertambangan. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan pekan lalu di Kementerian Keuangan, menegaskan konversi hutan lindung dipastikan tidak dapat digunakan sebagai lahan pertambangan.
Menurut Zulkifli saat ini Kementerian Kehutanan menemukan ada 150 perusahan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP) yang proyeknya menyerempet dan masuk dalam kawasan hutan lindung, bahkan sebagian masuk hutan konservasi. Bahkan, lanjut Zulkifli, di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, terdapat 1.900 KP yang bersinggungan dengan hutan lindung. Padahal KP itu berada di kawasan hutan konservasi. Artinya kawasan itu tidak boleh digunakan untuk pertambangan. “Alih fungsi hutan diperbolehkan sepanjang hutan tersebut memang boleh dikonversikan”, tuturnya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penyelidikan dengan aparat hukum terkait pemberian KP yang berada di kawasan hutan lindung.
Memang, dalam UU Kehutanan dinyatakan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (Pasal 38 ayat (4). “Kalau ada yang melanggar itu adalah tindak pidana,” tandas Zulkifli.
Berry Nahdian Forqan Executive Director Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) saat dihubungi hukumonline menyatakan berdasarkan UU Kehutanan, dibolehkan melakukan penambangan di hutan lindung dengan sistem underground. Namun ketika UU No. 41/1999 diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2004, penambangan hutan diubah menjadi izin pinjam pakai.
Selain itu, pemerintah juga pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur bagaimana kawasan hutan digunakan sebagai pemasukan negara bukan pajak (PNBP). Jenis PNBP dalam Peraturan Pemerintah ini adalah PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30 persen dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.
Masih menurut Berry, saat ini ada sekitar 11,4 juta hektar kawasan hutan llindung yang dikonversikan menjadi lahan pertambangan. Secara legal formal, Berry menyatakan memang hutan lindung boleh ditambang, namun dengan syarat yang sangat ketat. Salah satunya adalah harus ada lahan pengganti. “Namun bukan masalah oleh atau tidak secara hukum, tetapi bagaimana ekosistem dapat dijaga, ini menyangkut ekosistem,” tambahnya.
Berry juga mendukung Menteri Kehutanan, jika memang kawasan hutan lindung tidak boleh dijadikan sebagai kawasan pertambangan. “Kita bahkan akan mem-back up hal tersebut, lebih baik pengaturannya kembali ke UU No. 41/1999.”
Susun dua PP
Untuk mempertegas pengalihfungsian hutan ini, pemerintah juga akan membentuk dua Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan hutan untuk kepentingan publik. Tanpa menyebutkan kedua PP tersebut, Zulkifli menegaskan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, ketika mendapat izin melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan.
Dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur mengenai alih fungsi kawasan hutan. Kawasan hutan ini akan dibagi-bagi menjadi tiga kawasan, yaitu (i) kawasan konservasi untuk flora dan fauna; (ii) kawasan hutan lindung untuk serapan air; (iii) kawasan hutan yang dapat dikonversi. ”Dalam konservasi hutan lindung, dipastikan tidak boleh diberikan izin tambang”, tambahnya.
M-7
PENENTANG PRESIDEN Adu Keras Suara Oposisi
Majalah TEMPO
50/XXXVIII 01 Februari 2010
PENENTANG PRESIDEN:
Adu Keras Suara Oposisi
Penentang Presiden Yudhoyono tak satu barisan. Dua kelompok demonstran di depan Istana Negara berebut panggung.
USMAN Hamid berorasi di atas mobil pembawa pengeras suara. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ini berada dalam kelompok Gerakan Indonesia Bersih yang berdemonstrasi memperingati seratus hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di depan Istana Negara, Kamis pekan lalu. Pada saat yang sama, di atas mobil berbeda, hanya tujuh meter dari tempat Usman manggung, Sultoni dan Vivi Widyawati, aktivis Front Oposisi Rakyat Indonesia, juga bergantian berorasi keras-keras.
Kedua kelompok berpidato hal yang sama: Presiden Yudhoyono gagal memerintah sehingga harus diganti. ”SBY-Boediono antek kapitalis dan gagal menyejahterakan rakyat,” kata Sultoni.
Ribuan pendukung dua kelompok ini berada dalam satu kerumunan tanpa batas. Tak lama, mobil Gerakan Indonesia Bersih bergerak maju mendekati pagar Istana. Front Oposisi tak mau kalah. Mobil penuh atribut berwarna merah ini ikut merangsek maju.
Meneriakkan hal yang sama, pengeras suara kedua kelompok beradu keras. Mengetahui tak efektif, sejenak Usman menghentikan orasi. Ia kemudian bicara dengan Lalu Hilman Afriandi (Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, salah satu elemen Gerakan Indonesia Bersih) dan Effendi Ghazali (dosen Jurusan Komunikasi Universitas Indonesia).
Sesaat Usman menunggu jeda orasi Sultoni untuk kemudian berteriak kembali. ”Kawan-kawan, mari rapatkan barisan, tunjukkan kita bersatu,” kata Usman. Sultoni tak mau kalah. ”Komando ada di mobil ini!” katanya berulang-ulang sambil menunjuk panggung tempat ia berorasi.
Gerakan Indonesia Bersih dan Front Oposisi adalah dua kelompok penentang pemerintah dengan profil berbeda. Gerakan Indonesia Bersih bertabur ”bintang”. Di dalamnya ada Usman Hamid; Effendi Ghazali; Lalu Hilman; bekas juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi; Koordinator Petisi 28 Haris Rusly; dan bekas aktivis Walhi, Ray Rangkuti.
Selain itu, ada dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Boni Hargens, yang hari itu dikawal sejumlah bodyguard berkaus dengan foto dirinya. Bekas Kepala Staf Angkatan Darat Tyasno Sudarto dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ali Mochtar Ngabalin, juga berhimpun dalam barisan ini. Sehari sebelum demonstrasi, Gerakan Indonesia Bersih menggelar konferensi pers di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan Cikini Raya, Jakarta. Haris Rusly menyatakan setidaknya 70 elemen berada dalam gerakan mereka.
Front Oposisi Rakyat Indonesia tidak mempunyai ”bintang”. Yang menjadi motor Front Oposisi adalah aktivis yang berhimpun di Perhimpunan Rakyat Pekerja, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Koalisi Perempuan, dan sejumlah serikat buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, serta Bekasi. Ada juga kelompok petani dan nelayan.
Juru bicara Front, Vivi Widyawati, mengatakan demonstrasi Front dan Gerakan memang beda. Di mata Front, aktivis Gerakan Indonesia Bersih elitis, cuma jual tampang, dan tidak punya pengalaman mengorganisasi massa. Front bahkan menuduh sebagian elite Gerakan adalah penumpang gelap panggung gerakan menentang pemerintahan Presiden Yudhoyono.
Vivi mempertanyakan bekas anggota DPR dan bekas pejabat yang naik panggung demonstrasi. Menurut Vivi, saat berkuasa mereka melakukan hal yang sama dengan Yudhoyono. ”Mereka elitis, kamilah oposisi sejati,” kata Vivi.
---
DI LUAR Gerakan Indonesia Bersih dan Front Oposisi Rakyat Indonesia, ada juga kelompok lain. Mereka di antaranya Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera)—kelompok yang pernah mengumumkan aliran dana Bank Century ke kantong keluarga dan kerabat Presiden Yudhoyono. Bendera juga pernah sesumbar mengetahui informasi tentang uang Bank Century ini yang diangkut oleh 210 truk.
Bendera tidak ikut berdemonstrasi di depan Istana Negara. Mereka memilih membuat panggung kecil di bekas kantor Partai Demokrasi Indonesia, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Selain memasang spanduk dan poster, mereka membakar foto Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dua hari sebelumnya, Bendera menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR.
Kelompok mahasiswa yang tidak berhimpun dalam organ-organ besar di antaranya organisasi mahasiswa Cipayung Club—kelompok yang menyatukan Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Kelompok mahasiswa lain yang tidak menginduk ke mana-mana adalah sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya.
Haris Rusly mengatakan kekuatan penentang Presiden Yudhoyono memang belum terkoordinasi. Tapi ini hanya soal komunikasi dan ego kelompok yang ingin menunjukkan eksistensi.
Toh, kata Haris, tiap kelompok punya pendapat sama: menganggap pemerintahan telah gagal. Mereka juga menilai Yudhoyono-Boediono sebagai agen neoliberalisme sehingga harus didongkel. Jadi, kata Haris, demonstrasi Kamis pekan lalu itu adalah kristalisasi menuju revolusi mengganti pemerintahan Yudhoyono-Boediono. ”Memang belum seperti 1998, tapi kami terus melakukan konsolidasi,” katanya.
Sunudyantoro
50/XXXVIII 01 Februari 2010
PENENTANG PRESIDEN:
Adu Keras Suara Oposisi
Penentang Presiden Yudhoyono tak satu barisan. Dua kelompok demonstran di depan Istana Negara berebut panggung.
USMAN Hamid berorasi di atas mobil pembawa pengeras suara. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ini berada dalam kelompok Gerakan Indonesia Bersih yang berdemonstrasi memperingati seratus hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di depan Istana Negara, Kamis pekan lalu. Pada saat yang sama, di atas mobil berbeda, hanya tujuh meter dari tempat Usman manggung, Sultoni dan Vivi Widyawati, aktivis Front Oposisi Rakyat Indonesia, juga bergantian berorasi keras-keras.
Kedua kelompok berpidato hal yang sama: Presiden Yudhoyono gagal memerintah sehingga harus diganti. ”SBY-Boediono antek kapitalis dan gagal menyejahterakan rakyat,” kata Sultoni.
Ribuan pendukung dua kelompok ini berada dalam satu kerumunan tanpa batas. Tak lama, mobil Gerakan Indonesia Bersih bergerak maju mendekati pagar Istana. Front Oposisi tak mau kalah. Mobil penuh atribut berwarna merah ini ikut merangsek maju.
Meneriakkan hal yang sama, pengeras suara kedua kelompok beradu keras. Mengetahui tak efektif, sejenak Usman menghentikan orasi. Ia kemudian bicara dengan Lalu Hilman Afriandi (Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, salah satu elemen Gerakan Indonesia Bersih) dan Effendi Ghazali (dosen Jurusan Komunikasi Universitas Indonesia).
Sesaat Usman menunggu jeda orasi Sultoni untuk kemudian berteriak kembali. ”Kawan-kawan, mari rapatkan barisan, tunjukkan kita bersatu,” kata Usman. Sultoni tak mau kalah. ”Komando ada di mobil ini!” katanya berulang-ulang sambil menunjuk panggung tempat ia berorasi.
Gerakan Indonesia Bersih dan Front Oposisi adalah dua kelompok penentang pemerintah dengan profil berbeda. Gerakan Indonesia Bersih bertabur ”bintang”. Di dalamnya ada Usman Hamid; Effendi Ghazali; Lalu Hilman; bekas juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi; Koordinator Petisi 28 Haris Rusly; dan bekas aktivis Walhi, Ray Rangkuti.
Selain itu, ada dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Boni Hargens, yang hari itu dikawal sejumlah bodyguard berkaus dengan foto dirinya. Bekas Kepala Staf Angkatan Darat Tyasno Sudarto dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ali Mochtar Ngabalin, juga berhimpun dalam barisan ini. Sehari sebelum demonstrasi, Gerakan Indonesia Bersih menggelar konferensi pers di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan Cikini Raya, Jakarta. Haris Rusly menyatakan setidaknya 70 elemen berada dalam gerakan mereka.
Front Oposisi Rakyat Indonesia tidak mempunyai ”bintang”. Yang menjadi motor Front Oposisi adalah aktivis yang berhimpun di Perhimpunan Rakyat Pekerja, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Koalisi Perempuan, dan sejumlah serikat buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, serta Bekasi. Ada juga kelompok petani dan nelayan.
Juru bicara Front, Vivi Widyawati, mengatakan demonstrasi Front dan Gerakan memang beda. Di mata Front, aktivis Gerakan Indonesia Bersih elitis, cuma jual tampang, dan tidak punya pengalaman mengorganisasi massa. Front bahkan menuduh sebagian elite Gerakan adalah penumpang gelap panggung gerakan menentang pemerintahan Presiden Yudhoyono.
Vivi mempertanyakan bekas anggota DPR dan bekas pejabat yang naik panggung demonstrasi. Menurut Vivi, saat berkuasa mereka melakukan hal yang sama dengan Yudhoyono. ”Mereka elitis, kamilah oposisi sejati,” kata Vivi.
---
DI LUAR Gerakan Indonesia Bersih dan Front Oposisi Rakyat Indonesia, ada juga kelompok lain. Mereka di antaranya Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera)—kelompok yang pernah mengumumkan aliran dana Bank Century ke kantong keluarga dan kerabat Presiden Yudhoyono. Bendera juga pernah sesumbar mengetahui informasi tentang uang Bank Century ini yang diangkut oleh 210 truk.
Bendera tidak ikut berdemonstrasi di depan Istana Negara. Mereka memilih membuat panggung kecil di bekas kantor Partai Demokrasi Indonesia, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Selain memasang spanduk dan poster, mereka membakar foto Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dua hari sebelumnya, Bendera menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR.
Kelompok mahasiswa yang tidak berhimpun dalam organ-organ besar di antaranya organisasi mahasiswa Cipayung Club—kelompok yang menyatukan Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Kelompok mahasiswa lain yang tidak menginduk ke mana-mana adalah sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya.
Haris Rusly mengatakan kekuatan penentang Presiden Yudhoyono memang belum terkoordinasi. Tapi ini hanya soal komunikasi dan ego kelompok yang ingin menunjukkan eksistensi.
Toh, kata Haris, tiap kelompok punya pendapat sama: menganggap pemerintahan telah gagal. Mereka juga menilai Yudhoyono-Boediono sebagai agen neoliberalisme sehingga harus didongkel. Jadi, kata Haris, demonstrasi Kamis pekan lalu itu adalah kristalisasi menuju revolusi mengganti pemerintahan Yudhoyono-Boediono. ”Memang belum seperti 1998, tapi kami terus melakukan konsolidasi,” katanya.
Sunudyantoro
Scaled-back expectations in Indonesia
Jan 29, 2010
ASIA TIMES
Scaled-back expectations in Indonesia
By Sara Schonhardt
JAKARTA - An estimated 7,000 to 10,000 people gathered across Jakarta on Thursday to mark the 100th day of President Susilo Bambang Yudhoyono's second term in office. Waving banners and shouting into bullhorns, students, workers and activists lashed out against the former general's failure to curb high-level graft in government.
Their numbers at present pose little real challenge to the second-term president. While many here criticize him as weak and ineffectual, his leadership still represents a significant improvement on past heavy-handed military and incompetent democratic leaders.
Leading Indonesia through five years of relative political and economic stability helped Yudhoyono win a landslide re-election in July. With an even stronger mandate headed into his second
term, for which he was sworn into office last October, Yudhoyono set out an ambitious agenda for his first 100 days, including vows to eradicate corruption, take action to help curb global warming, and move to revitalize the security forces to better combat terrorism.
Three months later, critics say the president has done little other than draft policy blueprints. Court battles over a failed bank bailout and corruption allegations that followed have stymied his early efforts to achieve substantial action. Kevin O'Rourke, a political analyst at Reformasi Weekly, said it was politically risky to take on such an ambitious agenda in such a short timeframe.
He said reforms on the economic front have progressed, with more than 50 of the 130 action items aimed at the economy completed. O'Rourke said there is still an off-chance that Yudhoyono could still sign off on a flurry of new regulations before the government's 100-day marker, which falls on Monday.
At the outset of his term, Yudhoyono's decision to pad his cabinet with reformist technocrats, such as Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, and the creation of a presidential unit tasked with removing development bottlenecks, seemed to bode well for his reform agenda. Analysts hoped he would leverage the support of his ruling coalition, which controls three-fourths of the seats in parliament, to push through early amendments to the labor law, which faced stiff resistance during his first term.
But his perceived commitment to fighting graft has ebbed amid an investigation into the US$715 million bailout of failed lender Bank Century. Yudhoyono has denied accusations that he funded his re-election campaign with money siphoned from the bank's rescue, which critics have noted amounted to nearly $575 million more than the finance ministry originally projected.
So far no evidence has surfaced to implicate the president in foul play. But Al Araf, the program director for security issues at human-rights monitor Imparsial, blames the bad publicity surrounding the Bank Century case for the president's failure to address more serious problems, including military reform.
With its image suffering, the government has continued to point to its relative success in weathering the 2008 global financial crisis. But Irwan Omar, director of political risk firm iNusantara, said the rhetoric has raised expectations at a time when government spending programs have been slow to trickle down to the grass roots level.
Thursday's protests sought among other things to counter government claims about marked economic improvements. "It's not fiscal policy that has helped the economy but people adapting to the structural pressures of economic development," said Irwansyah, vice chairman of Perhimpunan Rakyat Rekerjam, or Working People's Association, which led protests under a People's Opposition Front (FOR) banner in 20 cities across Indonesia.
Irwansyah referred to studies by international aid group Oxfam and other non-governmental organizations that have shown how Indonesian workers took their own initiative to adapt to the economic crisis. Around 70% of Indonesia's total work force is employed in the informal sector, according to Irwansyah.
He claims that most have not been trained to deal with increasing global competition and are likely to be hit hard by the Association of Southeast Asian Nations-China free-trade agreement (FTA), which came into force this month and could lead to an influx of cheap Chinese goods such as textiles and footwear into Indonesian markets.
Yudhoyono has played down those concerns, saying that the FTA will benefit local businesses that can now export more goods to China. But Irwansyah and others believe those comments underscore the notion that Yudhoyono's government is too outward-looking in the implementation of his economic policies.
"It's not a success story for the Indonesian people," the labor leader said, referring to statements from the United States and elsewhere that applaud Yudhoyono's efforts to root out terrorism and boost economic growth.
For its part, FOR is pushing for full transparency in government, especially in the notoriously graft-ridden judiciary and police. Other groups have more extremely called for Yudhoyono's impeachment, but Irwansyah said the goal among the workers and trade unions he represents is to change the system by showing that the government is no longer legitimate.
"Only through these [corruption] scandals do people have information about how easy it is to manipulate policymakers," he said. "It's about getting people to see we no longer trust him."
Erwin Usman, deputy director of the Indonesian Forum for the Environment (Wahli), also took part in Thursday's demonstrations to protest against government policies that he claims prioritize international investment over the welfare of local communities. "The government allows capital from multinational companies to control how it manages its natural resources," said Erwin, explaining that indigenous people are often deprived of their land in favor of companies involved in mining or palm oil plantations.
Despite the street-level criticism, editors at the English-language Jakarta Globe newspaper penned an editorial on Wednesday calling Yudhoyono "our best choice as president of Indonesia and also the people's clear choice as the best man to lead this country".
While Yudhoyono's popularity has dropped from the 90% recorded just after his re-election, nearly 70% of the population still supports him, according to a recently released poll by the Indonesian Survey Institute. When compared with other leaders in the region, including in Thailand, which competes for foreign direct investment while enduring revolving-door governments, Yudhoyono has had success in pushing reforms.
Significantly, Indonesia's recent political hiccups, including recent street protests, have not undermined foreign confidence in the country's direction. Credit rating agency Fitch upgraded Indonesia's sovereign credit rating on Tuesday to its highest level since the 1997-98 Asian financial crisis. That's at least one vote in favor of Yudhoyono's first 100 days in office.
Sara Schonhardt is a freelance writer based in Jakarta, Indonesia. She has lived and worked in Southeast Asia for six years and has a master's degree in international affairs from Columbia University.
(Copyright 2010 Asia Times Online (Holdings) Ltd. All rights reserved. Please contact us about sales, syndication and republishing.)
ASIA TIMES
Scaled-back expectations in Indonesia
By Sara Schonhardt
JAKARTA - An estimated 7,000 to 10,000 people gathered across Jakarta on Thursday to mark the 100th day of President Susilo Bambang Yudhoyono's second term in office. Waving banners and shouting into bullhorns, students, workers and activists lashed out against the former general's failure to curb high-level graft in government.
Their numbers at present pose little real challenge to the second-term president. While many here criticize him as weak and ineffectual, his leadership still represents a significant improvement on past heavy-handed military and incompetent democratic leaders.
Leading Indonesia through five years of relative political and economic stability helped Yudhoyono win a landslide re-election in July. With an even stronger mandate headed into his second
term, for which he was sworn into office last October, Yudhoyono set out an ambitious agenda for his first 100 days, including vows to eradicate corruption, take action to help curb global warming, and move to revitalize the security forces to better combat terrorism.
Three months later, critics say the president has done little other than draft policy blueprints. Court battles over a failed bank bailout and corruption allegations that followed have stymied his early efforts to achieve substantial action. Kevin O'Rourke, a political analyst at Reformasi Weekly, said it was politically risky to take on such an ambitious agenda in such a short timeframe.
He said reforms on the economic front have progressed, with more than 50 of the 130 action items aimed at the economy completed. O'Rourke said there is still an off-chance that Yudhoyono could still sign off on a flurry of new regulations before the government's 100-day marker, which falls on Monday.
At the outset of his term, Yudhoyono's decision to pad his cabinet with reformist technocrats, such as Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, and the creation of a presidential unit tasked with removing development bottlenecks, seemed to bode well for his reform agenda. Analysts hoped he would leverage the support of his ruling coalition, which controls three-fourths of the seats in parliament, to push through early amendments to the labor law, which faced stiff resistance during his first term.
But his perceived commitment to fighting graft has ebbed amid an investigation into the US$715 million bailout of failed lender Bank Century. Yudhoyono has denied accusations that he funded his re-election campaign with money siphoned from the bank's rescue, which critics have noted amounted to nearly $575 million more than the finance ministry originally projected.
So far no evidence has surfaced to implicate the president in foul play. But Al Araf, the program director for security issues at human-rights monitor Imparsial, blames the bad publicity surrounding the Bank Century case for the president's failure to address more serious problems, including military reform.
With its image suffering, the government has continued to point to its relative success in weathering the 2008 global financial crisis. But Irwan Omar, director of political risk firm iNusantara, said the rhetoric has raised expectations at a time when government spending programs have been slow to trickle down to the grass roots level.
Thursday's protests sought among other things to counter government claims about marked economic improvements. "It's not fiscal policy that has helped the economy but people adapting to the structural pressures of economic development," said Irwansyah, vice chairman of Perhimpunan Rakyat Rekerjam, or Working People's Association, which led protests under a People's Opposition Front (FOR) banner in 20 cities across Indonesia.
Irwansyah referred to studies by international aid group Oxfam and other non-governmental organizations that have shown how Indonesian workers took their own initiative to adapt to the economic crisis. Around 70% of Indonesia's total work force is employed in the informal sector, according to Irwansyah.
He claims that most have not been trained to deal with increasing global competition and are likely to be hit hard by the Association of Southeast Asian Nations-China free-trade agreement (FTA), which came into force this month and could lead to an influx of cheap Chinese goods such as textiles and footwear into Indonesian markets.
Yudhoyono has played down those concerns, saying that the FTA will benefit local businesses that can now export more goods to China. But Irwansyah and others believe those comments underscore the notion that Yudhoyono's government is too outward-looking in the implementation of his economic policies.
"It's not a success story for the Indonesian people," the labor leader said, referring to statements from the United States and elsewhere that applaud Yudhoyono's efforts to root out terrorism and boost economic growth.
For its part, FOR is pushing for full transparency in government, especially in the notoriously graft-ridden judiciary and police. Other groups have more extremely called for Yudhoyono's impeachment, but Irwansyah said the goal among the workers and trade unions he represents is to change the system by showing that the government is no longer legitimate.
"Only through these [corruption] scandals do people have information about how easy it is to manipulate policymakers," he said. "It's about getting people to see we no longer trust him."
Erwin Usman, deputy director of the Indonesian Forum for the Environment (Wahli), also took part in Thursday's demonstrations to protest against government policies that he claims prioritize international investment over the welfare of local communities. "The government allows capital from multinational companies to control how it manages its natural resources," said Erwin, explaining that indigenous people are often deprived of their land in favor of companies involved in mining or palm oil plantations.
Despite the street-level criticism, editors at the English-language Jakarta Globe newspaper penned an editorial on Wednesday calling Yudhoyono "our best choice as president of Indonesia and also the people's clear choice as the best man to lead this country".
While Yudhoyono's popularity has dropped from the 90% recorded just after his re-election, nearly 70% of the population still supports him, according to a recently released poll by the Indonesian Survey Institute. When compared with other leaders in the region, including in Thailand, which competes for foreign direct investment while enduring revolving-door governments, Yudhoyono has had success in pushing reforms.
Significantly, Indonesia's recent political hiccups, including recent street protests, have not undermined foreign confidence in the country's direction. Credit rating agency Fitch upgraded Indonesia's sovereign credit rating on Tuesday to its highest level since the 1997-98 Asian financial crisis. That's at least one vote in favor of Yudhoyono's first 100 days in office.
Sara Schonhardt is a freelance writer based in Jakarta, Indonesia. She has lived and worked in Southeast Asia for six years and has a master's degree in international affairs from Columbia University.
(Copyright 2010 Asia Times Online (Holdings) Ltd. All rights reserved. Please contact us about sales, syndication and republishing.)
“Ternyata Rezim SBY Represif terhadap Aksi 28 Januari For Indonesia”
Penyataan Sikap
For Indonesia Nasional
(Front Oposisi Rakyat Indonesia)
“Ternyata Rezim SBY Represif
terhadap Aksi 28 Januari For Indonesia”
Sekali lagi, kita telah membuktikan bahwa Rezim SBY –seperti halnya dengan Rezim Orde Baru, takut berhadapan dengan aksi sejati dari massa yang terorganisir. Melalui aparatus kepolisian, rezim telah melakukan represi dalam bentuk gangguan, penghambatan, intimidasi, pemukulan, penangkapan, secara sistematis kepada basis massa anggota FOR Indonesia sejak sejak sebelum “aksi 28 Januari” haksi tersebut berlangsung.
Bentuk gangguan, penghambatan dan intimidasi sebelum aksi 28 Januari terhadap anggota FOR Indonesia terjadi seperti di bawah ini:
Aparat kepolisian bergerilya ke basis massa untuk mengintimidasi perusahaan percetakan agar tidak mencetak selebaran anggota FOR Indonesia
Aparat kepolisian mengintimdiasi perusahaan penyewaan angkutan umum antar kota/kabupaten (bus) agar tidak mengangkut massa aksi ke Jakarta
Terjadinya pembungkaman media massa untuk tidak memberitakan pernyataan sikap dan aksi FOR Indonesia
Terjadinya pencegatan bus pengangkut massa FOR Indonesia di jalan tol Padalarang, dan dengan amat sewenang-wenang massa dipaksa turun di tengah jalan tol ini.
Bentuk represi yang terjadi di atas merupakan boikot rezim terhadap sarana propaganda dan transportasi publik yang bebas yang seharusnya dari intervensi politik kekuassan. Dalam hal ini Rezim SBY telah menunjukkan sejatinya yang otoriter terhadap rakyat.
Adapun selama aksi 28 Januari berlangsung telah terjadi bentrokan di lapangan lantaran pihak aparat menghalangi gerak barisan massa, yang mengakibatkan:
Terjadinya pemukulan terhadap anggota FOR Indonesia, yakni Johan dan Andre, sehingga harus dilarikan ke RS Tarakan di Jakarta Pusat
Penangkapan atas Tatang Manggala dan Alkind Rais dari KPOP, yang kemudian keduanya di bawa di Polda Metro Jaya. Kemudian atas desakan FOR Indonesia yang diperkuat oleh Komnasham, keduanya telah dibebaskan pada hari itu pukul 24.00 WIB
Penangkapan dua anggota FOR Indonesia juga terjadi di Bengkulu
Gambaran represi yang telah dialami oleh anggota FOR Indonesia tersebut di atas juga semakin memperjelas kebohongan Rezim SBY yang mengklaim tidak adanya larangan rakyat untuk berdemonstrasi. Rezim SBY juga berbohong terhadap rakyat akan adanya fakta mosi tidak percaya rakyat terhadapnya dengan upaya membungkam kebebasan pers untuk memeberitakan gerakan sejati yang terorganisir dan bukan sekedar bualan layaknya para elit politik atau selebritis politik selama ini.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban FOR Indonesia atas aksi yang telah dikriminalkan tersebut, kami para pimpinan FOR Indonesia menyatakan:
FOR Indonesia bertanggungjawab atas aksi 28 Januari di Jakarta dan daerah-daeah lainnya di seluruh Indonesia sebagai aksi rakyat sejati (bukan aksi yang dibayar oleh elit politik mana pun). Demonstrasi FOR Indonesia bukan gerombolan perusuh dan sebaliknya adalah koalisi organsiasi rakyat se Indonesia yang memiliki argumentasi jelas untuk berunjuk rasa memprotes kegagalan Rezim SBY mensejahterakan rakyat dan melindungi keadilan sosial. Rincian kerugian yang dialami rakyat telah terinci dalam berbagai statement FOR Indonesia.
FOR Indonesia mengajak konsolidasi seluruh organisasi gerakan sosial yang pro-demokrasi secara nasional dis eluruh daerah untuk merapatkan barisan dan kekuatan guna melawan represi dan intimidasi Rezim SBY
FOR Indonesia mengundang kawan-kawan di mana pun bergabung untuk mengkampanyekan pembebasan rakyat atas kriminalisasi hak berpolitiknya
Sekali pun demikian FOR Indonesia memuji sikap aparat polisi yang memperlakukan kawan Tatang Manggala dan Alkind Rais selama pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kami tidak akan menutupi tindakan demokratis dari aparat jika hal itu terjadi, namun kami juga akan mengecam tindakan aparat yang represif jika hal itu juga dilakukannya terhadap kebebasan rakyat berpolitik.
FOR Indonesia juga tidak pernah akan menghentikan aksi-aksinya untuk melawan rezim yang menjadi budak neoliberalisme, hingga GANTI REZIM, GANTI SISTEM !!
Jakarta, 1 Pebruari 2010
Salam Oposisi,
Aliansi Rakyat Bersatu (ARB), Aliansi Petani Indonesia (API), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), FPPK, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Centre (IBC), IKOHI, Institut Global Justice (IGJ), Indonesia Police Watch (IPW), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ), Serikat Pekerja PT PLN (SP PLN), Federasi Buruh Independen Indonesia, Serikat Buruh PROGRESSIF, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Kontras, YAPPIKA, Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD), Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), KM-Raya, KM-UI, KMU, Liga Nasional Mahasiswa Demokratik-PRM (LMND-PRM), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), PERGERAKAN, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), Posberaksi, PPRP Jakarta, Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK/UPC), Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), PBHI Jakarta, Revolusi Desember 09 (REIDES 09), Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (KP-PPBI), SRMPI, STIGMA, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Sawit Watch, Gerilya, GPPI, ARMPT-9, Sarekat Hijau Indonesia (SHI)
Langganan:
Komentar (Atom)